Pemprov Jawa Tengah Naikan UMP Sebesar 3,27 Persen
Menyikapi Gaji Minimal Propinsi (UMP) sekarang ini, Pemerintahan Propinsi Jawa tengah dihargai oleh beberapa pekerja. Hal tersebut karena Keputusan Gubernur Jawa tengah, Ganjar Pranowo meningkatkan UMP sejumlah 3,27%. Karena, Ganjar berani meremehkan Surat Selebaran (SE) Menaker yang minta gaji minimal tahun 2021 tidak naik atau sama dengan tahun ini.
"Kami memberi animo ke pak Gubernur, yang berani meremehkan SE Menaker serta selalu meningkatkan UMP tahun kedepan. Benar-benar sebetulnya, SE itu dapat dikerjakan dapat tidak, serta pak Gubernur pilih tidak melakukan serta berdasar untuk PP 78 tahun 2015 mengenai penggajian. Kami menghargai keberanian itu," kata sekertaris Federasi Serikat Karyawan Nasional (KSPN) Jateng, Heru Budi Utoyo waktu diverifikasi, Sabtu (31/10).
Menurut dia, SE Menaker memang seharusnya diacuhkan. Bukan hanya oleh Ganjar, tetapi oleh kepala wilayah lain di Indonesia.
situs slot online terpercaya game slot online terpopuler 2020 "Sebab SE itu posisinya masih di bawah PP, jadi harus diacuhkan. Karena itu kami memandang, telah pas cara pak Ganjar yang meremehkan selebaran Menaker ini," paparnya.
Walau sebetulnya, peningkatan UMP sejumlah 3,27% lanjut Heru masih jauh dari keinginan pekerja. Namun, pekerja bersyukur masihlah ada peningkatan di tengah-tengah keadaan wabah sekarang ini.
"Ya sebetulnya masih belumlah cukup, tetapi kami bersyukur, masihlah ada peningkatan," katanya.
Heru berhap, peningkatan UMP 2021 diikuti untuk peningkatan UMK di 35 Kabupaten/Kota. Bupati/Wali Kota disuruh sesuaikan dengan mempedomani survey tuntutan hidup pantas, perkembangan ekonomi serta inflasi.
"Sebab UMP ialah dasar untuk Bupati/Wali Kota dalam penentuan UMK, karena itu harus diikuti. Kami mengharap pak Ganjar ingin menggerakkan kabupaten/kota meningkatkan UMK di daerahnya semasing," paparnya.
Menurut Heru, wabah Covid-19 benar-benar memukul banyak bidang, terhitung industri. Tetapi, tidak menjadi fakta pemerintahan tidak meningkatkan gaji pekerja. Karena, tidak seluruhnya perusahaan terimbas karena wabah ini serta bisa berproduksi.
"Jadi tidak dapat dipandang seluruh tidak sanggup. Jika benar-benar kelak ada yang tidak sanggup, silakan lakukan tempuh proses untuk penundaan," ujarnya.
Hal seirama dikatakan Presiden Federasi Serikat Pekerja Semua Indonesia (KSBI), Elly Rosita Silaban. Menurut dia, keputusan Ganjar meremehkan SE Menaker serta selalu meningkatkan UMP 2021 benar-benar pas.
"Saya anggap itu bagus serta harus ditiru kepala wilayah lain di Indonesia. Pak Ganjar telah memprakarsai meningkatkan UMP tahun kedepan sejumlah 3,27%, saya anggap Gubernur lain jangan kalah serta minimum mengikut," ucapnya.
Ganjar menurut Elly pahami benar keadaan di wilayahnya. Itu sebagai dasar jika gaji pekerja sebetulnya bisa dinaikkan, walau masih pada keadaan wabah. Hingga, dia memilih tidak memakai SE Menaker, tetapi selalu berdasar untuk PP 78 tahun 2015.
"Beliau pahami itu serta berunding dengan beberapa faksi untuk memutuskan. Saya anggap ini bukan hanya untuk menyenangkan pekerja semata-mata, tetapi dengan penghitungan yang masak," sambungnya.